SBY Diperiksa Jika Yusril Menang

JAKARTA - Apabila uji materi Pasal 65 dan Pasal 116 KUHAP yang diajukan mantan Menteri hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diperiksa terkait kasus korupsi Sisminbakum.

"Implikasi konstitusional dari permohonan ini, kalau dikabulkan MK ialah, Kejaksaan Agung tidak punya pilihan lagi kecuali memanggil Mega, JK, Kwik dan SBY untuk diperiksa," ujar Yusril dalam pers rilis yang diterima tribunnews, Senin (1/11/2010).

Menurut Yusril ia yakin MK akan mengabulkan permohonannya. Sebab dirinya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Yusril juga meyakini memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya beberapa pasal dalam KUHAP dan argumennya tentang hal ini sangat kokoh.

Jika semua tokoh tersebut memberikan keterangan, Yusril yakin bahwa tuduhan Kejaksaan Agung terhadap dirinya akan gugur. Sebab, tuduhan kepadanya adalah menyangkut masalah akses fee Sisminbakum yang tidak dimasukkan ke kas negara sebagai PNBP.

Lebih jauh Yusril menjelaskan, Pasal yang digugatnya telah menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan tentang terjadinya peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Dengan demikian, saksi yang menguntungkan, saksi a de-charge, yang tentunya tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadian saksi. Padahal kedua jenis saksi ini sangat penting agar penyidikan berlangsung fair, adil dan berimbang.

Definisi saksi dalam KUHAP itu hanya sesuai untuk mendefenisikan saksi fakta suatu peristiwa, bukan saksi menguntungkan dan saksi meringankan (a de charge). Kalau definisi saksi seperti itu, seorang tersangka tidak mungkin mengelak dari tuduhan dengan mengajukan alibi.

"Saksi alibi jelas tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana," jelasnya.

Karena itulah, lanjut Yusril, SBY juga harus menerangkan mengapa Sisminbakum yang asalnya dilaksanakan hanya dengan Peraturan Menteri, tetapi kemudian diberlakukan melalui undang-undang, yakni Pasal 9 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kalau Sisminbakum yang mulai dilaksanakan tahun 2001 adalah korupsi, mengapa kemudian di tahun 2007, diperkuat pemberlakuannya dengan UU yang disahkan Presiden dan DPR.

"Sisminbakum tahun 2007 dengan 2001 itu sama saja, tidak ada bedanya. Biar SBY sendiri yang menerangkan hal ini di Kejaksaan Agung, agar semuanya menjadi jelas," tandasnya.[]tribunnews